Wujud Transparansi Anggaran, Ditjen Kesmas Lakukan Penelaahan DIPA TA 2018

Dipublikasikan Pada : Senin, 05 Februari 2018, Dibaca : 292 Kali  

BEKASI - Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintah yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan benar, sehingga setiap kegiatan/pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai ketentuan. Pada Pemerintah Pusat, Pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018,  maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan–satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga.

 

Dalam kenyataannya satuan-satuan kerja masih ditemukan beberapa kesalahan yang perlu dilakukan perbaikan, upaya perbaikan ini perlu dilakukan pada awal tahun melalui kegiatan penelahan DIPA/POK. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melakukan Penelaahan / Penelitian DIPA / POK tahun 2018  pada tanggal 30 Januari s.d 3 Pebruari 2018, yang dihadiri oleh Para Kepala Bidang yang membawahi Program Kesmas, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharawan Pengeluaran dari seluruh Satker dekon 03, Satker Pusat dan Satker Kantor Daerah sebanyak 200 orang. Bertempat di Hotel Horison Bekasi kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kesesuaian nama pejabat perbendaharaan jumlah dana perkegiatan dan Output, kesesuaian Bagan Akun Standar dan kesesuaian Unit cost yang  tercantum dalam  DIPA/POK serta lokasi KPPN yang sebenarnya.

 

"Penelaahan DIPA ini untuk mempercepat pelaksanaan anggaran sehingga pada saat pelaksanaannya sesuai dengan  standar peraturan yang berlaku. Harapannya agar bisa melakukan revisi seawal mungkin, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran" ucap dr. Kuwat ketika membuka pertemuan.

 

Lebih lanjut dr. Kuwat mengapresiasi kepada para pengelola Program Kesmas yang sudah memaksimalkan Program Kesmas di Tahun 2017. sehingga pelaksanaan DIPA berjalan lancar dan realisasi tercapai.

 

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam arahan pada kegiatan ini mengatakan bahwa pesan Kesehatan Presiden Jokowi “yang benar kita membuat masyarakat itu tidak sakit, masyarakat itu sehat” kalaupun ada penghargaan, tugas kita belum selesai, hal ini menjadi tantangan bahwa masyarakat harus kita sehatkan, gerakan masyarakat harus kita wujudkan.

 

Program prioritas Kesehatan Masyarakat Tahun 2018 :

  1. Program Stunting, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi stunting, dengan melakukan intervensi pada ibu hamil dll.
  2. Program Germas dengan Penguatan implementasi Germas di Daerah, pengaturan makanan yang benar bagaimana implemtasinya.
  3. Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

 

Di tahun 2018 dengan sumber daya yang dimiliki harus berfikir lebih konprenhensif dari tatanan-tatanan yang kita lakukan dan dukungan administrasi juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. (pur)