Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2107

Dipublikasikan Pada : Kamis, 25 Januari 2018, Dibaca : 182 Kali  

         Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2016.

            Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan di tiap jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (melalui dana dekonsentrasi) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

            Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2017 sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari unit eselon II dan UPT di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2017.

            Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara Menteri Kesehatan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat memiliki 3 Indikator Kinerja, (1) Peningkatan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dengan capaian sebesar 82,79% (target 81%), (2) Penurunan persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berdasarkan hasil PSG tahun 2017 di 34 Provinsi sebesar 14,8% (target 21,2%), (3) Peningkatan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 89,82%(target 81%).

            Realisasi anggaran dilingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat meliputi anggaran dekonsentrasi, kantor pusat dan kantor daerah sebesar 94,05%. Serapan dana kantor pusat sebesar 96,23%; kantor daerah 91,88% dan dekonsentrasi 89,05%. Capaian kinerja penyerapan anggaran keseluruhan sebesar 96,96% (data SPAN cut off 22 Januari 2018), sebanding dengan capaian kinerja program yang direpresentasikan melalui 3 Indikator Kinerja yang telah tercapai diatas 100%.

            Keseluruhan indikator kinerja utama program kesehatan masyarakat dilaksanakan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai dari level kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi .

             Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2017 dikarenakan adanya tambahan hibah luar negeri, efisiensi anggaran danrevisi anggaran antar program sehingga pagu mengalami perubahan yang cukup signifikan.

            Perbaikan ke depan perlu koordinasi lebih baik antar unit eselon II dalam penyusunan rencana operasional kegiatan terutama dengan melibatkan Direktur Jenderal serta para eselon II sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Proses pengadaan barang dan jasa perlu dipersiapkan lebih awal (tidak melewati triwulan 2) agar tidak semua pengadaan menumpuk pada akhir tahun

 

Dowload disini