Dirjen Kesmas Ajak Pertahankan Opini WTP Laporan Keuangan 2019

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 26 April 2019, Dibaca : 251 Kali  

BOGOR--Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kesmas) sesuai Tupoksinya bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Kesehatan Masyarakat yang meliputi kegiatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat baik di pusat, UPT, serta propinsi melalui satuan kerja di unit kerjanya masing-masing.

 

Dari pelaksanaan kegiatan setiap satker harus mempertanggungjawabkan sesuai realisasi penyerapan dana seluruh satuan kerja untuk melakukan upload data SAIBA dan SIMAK BMN ke dalam aplikasi e-rekon dan Laporan Keuangan (LK) setiap bulannya.

Dirjen Kesmas, dr.Kirana Pritasari, MQIH ketika membuka acara pertemuan Saiba & Simak BMN di Cisarua Bogor, Kamis (25/4/2019)

Rangkaian kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2018 sudah kita selesaikan, dan Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Laporan Keuangan yang saat ini masih dalam tahapan penyelesaian menjadi Laporan Keuangan Audited. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr.Kirana Pritasari, MQIH ketika membuka acara pertemuan Penguatan Kapasitas Petugas SAIBA dan SIMAK BMN, pada Kamis, (25/4/2109) sore.

 

Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Royal Garden Cisarua Bogor itu, diikuti oleh petugas pengelola Sistem Akuntasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dari seluruh Satker di lingkungan Ditjen Kesmas yang berjumlah 43 Satker, terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Daerah, dan Dekonsentrasi.

 

“Harapan kita, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2018 dapat kita raih kembali sehingga 6 (enam) kali berturut-turut”, imbuh Dirjen Kirana.

Lebih jauh ia ungkapkan, realisasi anggaran Ditjen Kesmas tahun 2018 sebasar 92,41 persen, menduduki peringkat ke tiga dari seluruh unit utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Tapi, sambung Kirana, pencapaian realisasi ini masih belum sesuai dengan yang  ditargetkan diawal tahun pelaksanaan anggaran yaitu 95%.

 

“Untuk realisasi Ditjen Kesmas untuk Kantor Pusat Tahun 2018 sebesar  94.16%, sementara untuk Kantor Daerah dan UPT 93.76% dan dana Dekonsentrasi 87.01%’’, ujarnya.

 

Sedangkan realisasi dana menurut kegiatan untuk Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 84.80%, Pembinaan Gizi Masyarakat alokasi 94.87%, Pembinaan Kesehatan Keluarga 93.38%, Penyehatan lingkungan 93.02%, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja & Olahraga 92.60%, Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setditjen Kesmas 91.86%

Dari sisi pencapaian Program, sesuai  indikator kinerja utama program Kesmas meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase pencapaian dimaksud, kata Kirana, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) pada tahun 2015  mencapai 78,43% dari taget 75% dan pada tahun 2018 mencapai 86,28% dari target 82%. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mencapai 13,3% dari target 24,2% dan pencapaian 17,3% dari target 19,7%. Sedangkan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (PN1) pada tahun 2015 mencapai 83,67% dari target 75% dan pencapaian pada tahun 2018 adalah 97,48% dari target 91,85%. Kiranya pencapaian program tahun 2019 bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

 

 

Sementara itu, hingga saat ini capaian penyerapan anggaran Program Kesmas TA 2019 masih sekitar 6,61%, Realisasi di tingkat pusat 5,26%, Dekonsentrasi 11,23% dan Kantor daerah (UPT) 21,50%.

Menyinggung RPJMN 2014-2019 yang akan menjadi akhir tahun RPJMN periode ini, dr.Kirana berharap semua pihak agar bekerja maksimal sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMN 2014-2019 indikator yang telah disusun tercapai bahkan melebihi target.

 

“Tetapi hal ini akan bisa tercapai bila semua pihak bekerja maksimal sesuai dengan porsi peran masing-masing, termasuk dukungan Bapak dan Ibu dari sisi dukungan administrative”, tegasnya lagi.

 

Karen itu, sebut Kirana, peran petugas SAIBA, petugas SIMAK, Bendahara Pengeluaran sangatlah besar dalam mendorong roda pelaksanaan kegiatan untuk berjalan dengan baik, tepat waktu dan akuntability.

 

Pada kesepatan itu pula, Dirjen Kesmas mengajak untuk saling mendukung dan lebih siap lagi dalam menghadapi RPJMN berikutnya di tahun 2020-2024.

 

“Upaya-upaya yang berkontribusi positif dari semua pihak sangatlah berarti baik kontribusi secara teknis maupun dukungan administratif dari para petugas SAIBA dan SIMAK, serta Bendahara”, ucapnya lagi.

Para peserta pertemuan Saiba & Simak BMN di Cisarua Bogor

Dirjen mengingatkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus perhatian BPK dalam pemeriksaan Laporan keuangan, untuk itu ia meminta bagi Satker yang belum mengusulkan hibah dari daerah atau yang masih dalam proses untuk segera menyelesaikannya.

 

“Saya menghimbau agar seluruh Satker segera menyelesaikannya termasuk BAST yang belum di tandatangani Kadinkes setempat,” tegasnya.

 

Ia berharap pada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2019 baik triwulanan, Semesteran dan Tahunan tidak ada permasalahan yang berarti dan hasil audit  baik oleh APIP maupun BPK bisa mendukung pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan.

Untuk itu peran aktif dan koordinasi yang baik antara Petugas SAIBA, petugas SIMAK dan Bendahara Pengeluaran untuk setiap transaksi keuangan sangatlah menentukan dalam  penyajian laporan yang baik dan akuntabel.

 

“Saya ajak semuanya agar berkomimen  mempertahankan, dan meningkatkan kinerja untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun baik dari sisi pelaksanaan anggaran dan pencapaian program, sehingga opini WTP Tahun 2018 dan tahun 2019 mendatang tetap dapat kita raih,”punkasnya –(Humas)-