Soal Rokok Dan Pemberian ASI-Ekslusif, Pansus DPRD Banyumas Datangi Kemenkes

Dipublikasikan Pada : Senin, 03 Oktober 2016, Dibaca : 1534 Kali  

Kabag Hukormas, Setditjen Kesmas, Bonar Sianturi SH,MH dan Ketua Pansus DPRD Kab.Banyumas, Drg.Andreas.

JAKARTA—Hari ini Senin (3/10), Ditjen Kesehatan Masyarakat, yang diwakili Kepala  Bagian Hukormas, Bonar Sianturi, SH, MH dan perwakilan dari Direktorat serta unit terkait lain di Kementerian Kesehatan,  menerima kunjungan Pansus DPRD Kabupataen Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan konsultasi membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberian ASI Eksklusif.

“Kami datang untuk memohon arahan dari Kementrian Kesehatan RI yang bisa dijadikan referensi dalam penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pemberian ASI Ekslusif”, ujar Drg. Andreas, sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Banyumas menyampaikan maksud kedatangan rombongan Pansus yang turut didampingi perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Sinta Lailla, Anggota Pansus DPRD Kabupaten Banyumas ketika meminta masukan dalam hal penyusunan Perda TKR dan pemberian ASI-Ekslusif.

Ditambahkan oleh Drg. Andreas, Raperda tentang KTR dan Pemberian ASI Ekslusif yang akan mereka susun merupakan produk pertama Pansus Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Untuk penyempurnaan dalam penyusunan maka dianggap perlu untuk mendapat masukan dari Kementerian Kesehatan  yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Hal lain yang disampaikannya, masyarakat menganggap susu formula adalah makanan pokok yang penting untuk diberikan kepada anak, dengan kata lain mereka mengesampingkan pemberian ASI Eksklusif yang dianjurkan. Untuk itu yang menjadi bahan pertanyaan anggota pansus, “Apakah sudah ada regulasi yang dibuat Kemenkes terkait pemberian ASI dan pengaturan pemberian susu formula ?

Sinta Lailla, anggota Pansus lainnya menambahkan bahwa, “Masyarakat menganggap merokok adalah hal yang wajar dan umum. Masyarakat tidak melihat dimana mereka merokok sehingga mengganggu oranglain yang tidak merokok. Diungkapkannya juga bahwa untuk KTR belum ada yang membuat Raperda di daerah sekitar Jawa Tengah. Bilamana raperda ini diterapkan, apakah daerah harus menyediakan kawasan merokok. Bagaimana pencegahan terhadap anak yang merokok, apakah ada batasannya?.

Kabag dari Biro Hukum, Sundoyo, SH, MKM.M.Hum, ketika menanggapi pertanyaan dari anggota pansus.

Tentang hal ini, Kepala Bagian Hukormas, Setditjen Kesmas, Bonar Sianturi ,SH,MH, menjelaskan bahwa, Kemenkes telah menyediakan beberapa peraturan terkait dengan KTR dan Pemberian ASI PP No.33/2012 tentang Pemberian ASI-Ekslusif, Permenkes No.39/2013, dan Permenkes 15 Tahun 2013.

Ditambahkan dari Biro Hukum Kemenkes, Sundoyo, SH.MKM.M.Hum, yang turut hadir dalam pada pertemuan itu mengungkapkan,  bahwa tentang KTR dan ASI Eksklusif, semua sudah diatur dalam UU 36 Tahun 2009. Pasal 113-116 tentang zat adiktif, dimana disebut bahwa tempat umum termasuk dalam KTR.

Ia tambahkan, dalam PO 109 KTR tidak boleh digunakan untuk iklan rokrok, sehingga di perda harus pun harus diperjelas, juga dalam Perda perlu diatur peran serta masyarakat, soal pembinaan, serta sanksi adminitrasi maupun sanksi lainnya.

Tentang ASI-Ekslusif, UU-No.36 baru diundangkan. Sementara di PP No.33/2015, telah mencantumkan kriteria kondisi khusus yang tidak mendapat pelanggaran peraturan tersebut,  tidak hanya persoalan tentang menghalangi pemberian ASI, tapi juga sponsor, dimana dukungan tidak diperbolehkan untuk memberi sponsor, kecuali untuk penelitian dan hal lain.

“Hal-hal yang seperti kami sampaikan tadi, dapat diterapkan dalam Perda Pemberia Asi-Ekslusif. Dalam PP-No.33 juga sudah mengamanatkan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja untuk ibu menyusui”, pungkasnya.

Acara ditutup dengan sling tukar cinderamata

Acara siang itu yang berlangsung di Ruang-Rapat 702 diakhiri dengan saling tukar cinderamata. -(fey)-