STBM Award 2018, Apresiasi Kepada Daerah Berprestasi Mengelola Sanitasi

Dipublikasikan Pada : Jum'at, 19 Oktober 2018, Dibaca : 144 Kali  

JAKARTA - Tahun 2018 menjadi tahun permulaan diberikannya penghargaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Berkelanjutan kepada wilayah yang telah mencapai 100% pilar STBM.

 

STBM  Award merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Rakornas STBM 2017 tentang kerjasama 5 (lima) kementerian dalam penuntasan akses sanitasi masyarakat. Award ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang telah berhasil pada pilar 1  STBM serta mengupayakan keberlanjutannya.

 

Dengan adanya STBM Berkelanjutan Award, diharapkan akan menjadi pemicu bagi daerah lainnya untuk mencapai target STBM dan melahirkan banyak inovasi untuk percepatan Universal Akses 2019 maupun SDG’s 2030.

 

Terdapat 23 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan STBM kategori pertama tahun ini, yakni warganya yang sudah 100% tidak BAB sembarangan atau open defecation free (ODF).

 

Menteri Kesahatan RI Nila Moeloek, pada Kamis pagi (18/10/2018) menyerahkan penghargaan tersebut kepada kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi pemenang di aula siwabessy, Gedung Kemenles, RI, Jakarta.

 

Penghargaan STBM Berkelanjutan merupakan penghargaan berjenjang dengan 5 kategori, yakni, kategori STBM Eka Pratama (memenuhi 1 pilar STBM), STBM Dwi Pratama (memenuhi 2 pilar STBM), STBM Eka Madya (memenuhi 3 pilar STBM), STBM Dwi Madya (memenuhi 4 pilar STBM), dan STBM Utama (memenuhi 5 pilar STBM).

 

Pada pemberian penghargaan tersebut, Jogyakarta menjadi provinsi satu-satunya yang mendapatkan penghargaan STBM Berkelanjutan Eka Pratama, karena seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya telah ODF.  Sementara itu, ada 23 kabupaten/kota yang turut mendapat penghargaan, masing-masing kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, kabupaten Semarang, Kota Semarang, kabupaten Wonogiri, Boyolali, Grobogan, Ngawi, Pacitan, Madiun, Magetan, Pare-pare, Banda Aceh, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Yogyakarta, Sumbawa Barat, Alor, Kupang, Lamongan, Kulonprogo, dan Pringsewu.

 

Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah melaksanakan pemicu STBM. Namun baru 23 kabupaten dan kota serta 1 provinsi yang telah terlebih dahulu mencapai ODF (terbebas dari BAB sembarangan). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr.Kirana Pritasari,MQIH, ketika memberikan laporan dalam penyelenggaraan acara tersebut.

 

“Itu adalah sebuah prestasi yang tidak hanya perlu diapresiasi namun dapat pula menjadi pembelajaran bagi kabupaten dan kota serta provinsi lain untuk dapat melaksanakannya,” tambah dr. Kirana lagi.

 

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Nilla F Moelok saat menyampaikan pidatonya mengatakan, sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai.

 

“Sanitasi dan air bersih merupakan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air,” kata Menkes.

 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan sanitasi sebagai upaya untuk mencapai akses universal pada akhir tahun 2019.

 

Untuk mewujudkannya, Kemenkes dan beberapa kementerian lain serta mitra lain meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 2008. Ada 5 pilar STBM, yaitu stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair.

 

Studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2007 menunjukkan jika setiap anggota keluarga dalam suatu komunitas melakukan 5 pilar STBM akan dapat menurunkan angka kejadian diare sebesar 94%. Penyakit akibat sanitasi yang buruk seperti gangguan saluran pencernaan membuat energi untuk pertumbuhan tubuh menjadi teralihkan, sehingga tubuh kurang mempu menghadapi penyakit infeksi.

 

Sanitasi juga berkaitan erat dengan stunting.Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menyatakan 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting.Akses terhadap sanitasi yang baik berkontribusi dalam penurunan stunting sebesar 27%.Jika intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi dan kebersihan dapat menyebabkan potensi stunting berkurang.

 

Sanitasi buruk tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi negara. Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 triliun pertahun akibat kondisi sanitasi yang buruk untuk membayar ongkos pengobatan dan akomodasi.-(fey)-