Percepatan Realisasi, Ditjen Kesmas Lakukan Konsolidasi Pusat Dan Daerah

Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Oktober 2018, Dibaca : 125 Kali  

Dirjen Kesmas, dr.Kirana Pritasari, MQIH ketika memaparkan di hadapan Menkes RI dan para Kepala Dinas seluruh Indonesia dan pejabat di lingkungan Ditjen Kesmas

Serapan anggaran Program Kesmas dinilai rendah karena masih banyak yang belum mencapai lebih dari 50%. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr.Kirana Pritasari, MQIH, dihadapan menteri Kesehatan RI, dr.Nila F Moeloek dan para Kepala Dinas Kesehatan Seluruh Indoesia serta para pejabat di lingkungan Ditjen Kesmas pada acara Rapat Koordinasi Kebijakan  Program Dan Anggaran Kesmas Pusat dan Daerah di Hotel Parklane Jakarta, pada Jumat petang (19/10/2018) kemarin.

 

Pada kesempatan itu Dirjen memaparkan tentang serapan alokasi dan realisasai anggaran pusat yang hingga mendekati akhir tahun total pencapaiannnya baru 36,15%. Dengan rincian alokasi anggaran dari Setditjen Kesmas  realisasi penyerapannya 59.58%, Direktorat Gizi 29,14%, Direktorat Kesehatan Keluarga, 56,10%, Direktorat Kesehatan Lingkungan 21,37%, Direktorat Promosi Kesehatan 53,65%, dan Direktorat Kesehatan Keja dan Olahraga 71,56%.

Untuk itu, kata Dirjen, tindak lanjut yang harus diambil adalah dengan mencermati  kembali kegiatan yang menggunakan biaya besar dan lakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan tersebut, seperti ILM, PMT.

 

“Buat skala prioritas rencana kegiatan dan anggaran. Lakukan penguatan pada kegiatan yang sudah lama berjalan, lakukan perubahan, inovasi untuk mencapai hasil yang berbeda”. Ujar Dirjen.

 

Kemudian tambah Dirjen, sandingkan antara capaian indikator dengan penyerapan anggaran secara triwulanan, belajar dari hasil evaluasi serapan anggaran dan kegiatan TA 2018.

 

Lebih jauh dirjen paparkan juga tentang tindak lanjut dengan cara identifikasi kegiatan yang berdaya ungkit tinggi terhadap penurunan AKI, AKB, stunting, peningkatan akses sanitasi dan air bersih termasuk perubahan perilaku.

 

“Lakukan kegiatan yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat terutama perhatikan arahan presiden tentang program padat karya tunai desa”, tandasnya lagi.

 

Terakhir, sebut Dirjen, melakukan pemantauan dan perkuat surveilans program kesehatan masyarakat sejauhmana pemanfaatan dana dekon maupun DAK Non Fisik (BOK) untuk penurunan AKI, AKB, stunting, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Dan rumuskan bentuk konvergensi multisektor dalam upaya penurunan AKI, AKB, stunting, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, dengan cara memperluas dan memperkuat networking terutama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat madani, organisasi keagamaan, filantropi, dan lain-lain.

“Sementara itu, untuk capaian indikator program Kesmas tahun 2015 hingga triwulan ketiga pada tahun 2018 mengalami kenaikan”, kata Dirjen

 

Dirjen sampaikan, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan maternal dan bayi, seperti peserta KB aktif, mengalami kenaikan yang  dahulu hanya 50% (SDKI 1991), sekarang naik menjadi 64% (SDKI 2017).

Nampak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau ketika melakukan dialog dengan Menteri Kesehatan RI yang hadir pada acara pertemuan tersebut.

Lebih jauh Dirjen ungkapkan pula tentang pelayanan antenatal yang dahulu angkanya hanya 89% sekarang berubah menjadi 97,5%.  Persalinan yang ditolong Nakes, semula 72%, sekarang menjadi 90,9%. Selanjutnya, kata Dirjen,persalinan di fasilitas kesehatan, dahulu angkanya 72%. Sekarang menjadi 73,6%.  Pada angka kunjungan neonatal pertama dahulu hanya 52%, sekarang menjadi 79%.  Dan imunisasi dasar lengkap, semula pencapaiannya hanya 52%, skarang menjadi 65%.

 

Pada acara pertemuan itu dilakukan pula dialog antar kepala dinas kesehatan seluruh Indonesia dengan Menteri Kesehatan RI. -- (Humas)