Ditjen Kesmas Kerja Sama Lintas Sektor Tangani Stunting

Dipublikasikan Pada : Rabu, 30 Oktober 2019, Dibaca : 132 Kali  

Jakarta - Salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan upaya menekan angka stunting di Indonesia.

 

Prioritas pemerintah dalam penananganan stunting tetap difokuskan pada pelayanan kesehatan dan gizi pada 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK). Strategi nasional yang dilakukan untuk percepatan pencegahan stunting tahun 2018-2024 meliputi 5 pilar, yaitu : (1) Komitmen dan visi kepemimpinan; (2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (3) Konvergensi program pusat, daerah, dan desa; (4) ketahanan pangan dan gizi; dan (5) Pemantauan dan evaluasi.

 

Strategi ini diselenggarakan disemua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas yang menyasar kelompok prioritas rumah tangga 1.000 HPK dan masyarakat umum dilokasi prioritas. Intervensi penurunan stunting dilaksanakan terintegrasi baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif sebagai implementasi standar pelayanan minimal di kabupaten/kota.

 

Bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/10) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pertanian bersama dengan Tujuh Kementerian dan Lembaga lain untuk mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

 

Pengentasan rawan pangan juga  termasuk stunting harus dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor penyebab kerentanan pangan.

 

Selain Kementerian Kesehatan, Kementerian dan Lembaga lain yang ikut terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Lembaga Ketahanan Nasional.