Loading...

Selesai Menabuh Baru Menari


Suka tidak suka kalau sudah disepakati dunia harus kita hadapai, inilah era globalisasi. Untuk dapat bersaing, mutu menjadi hal yang penting. Bagi negara maju bukanlah persoalan tetapi di Indonesia akan terus terdesak bila tidak membentengi produknya dengan standar mutu  yang baik. Mie instan yang ditarik peredarannya di Taiwan contoh produk Indonesia yang masih hangat diperbincangkan dan masih banyak lagi produk kita yang ditolak. Tabung gas 3 kg yang sudah memakan korban menjadi persoalan lain yang timbul tetapi berdampak pada perilaku konsumen untuk mencari produk yang berkualitas. Disisi lain ada yang belum nyambung antara kebijakan pemerintah dan perilaku  konsumen. Banyak diantara kita terutama yang berkocek cukup meraka bangga bila membeli, mengkonsumsi dan menggunakan produk luar negeri. Mereka lupa bahwa ini akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia yang akan memperburuk pendapatan masyarakat kita. Demikian informasi yang disampaikan oleh Kepala BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Ini merupakan pertanda dan efek dari globalisasi, bagaimana Indonesia menghadapinya? Pada tanggal 14 Oktober 2010 di Denpasar - Bali, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Produk Indonesia yang dihadiri oleh berbagai kementerian terkait dan para Kepala Dinas Perindag Provinsi di seluruh Indonesia. Dari sosialisasi ini terdapat lima hal yang perlu mendapat perhatian kita yaitu 1) Bagaimana kita mencintai produk dalam negeri; 2) Bagaimana memacu peningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri, termasuk bagaimana meningkatkan akses pasar luar negeri; 3) Bagaimana memperkuatkan industri dalam negeri dengan direct investment / fasilitasi Indonesia agar investor dalam negeri bisa punya daya saing; 4) Bagaimana mengembangkan industri yang kreatif, efisien, dan efektif, dan  5) Bagaimana meningkatkan mutu produk. Untuk peningkatan mutu dibutuhkan penelitian dan inovasi pemikiran yang merupakan kekayaan intelektual. Saat ini penolakan produk makanan Indonesia tidak hanya dikaitkan dengan isu tidak hygienis dan kandungan produk yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan, namun juga dikaitkan dengan isu lingkungan dan HAM. Misalnya minyak goreng yang dipermasalahkan karena merupakan hasil konversi hutan yang membahayakan lingkungan. Inilah antara lain beberapa alasan sebagai prasyarat tambahan untuk memproteksi produksi  dalam negara maju di era globalisasi. Lebih jauh Deputi Menko Ekuin menjelaskan sekarang zaman keterbukaan ekonomi dari kerjasama bilateral dan secara global pemasukkan Indonesia semakin kecil yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Barier baru mulai dari  standarisasi, merek (labeling) belum bisa dilaksanakan secara penuh yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). DOMAIN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HKI mempercepat alih teknologi. Paten Indonesia baru 10% dibandingkan dengan Cina begitu masuk WTO meningkat cepat menjadi 20%. Keuntungan kita mempatenkan suatu produk asli Indonesia adalah untuk dapat meningkatkan keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Misalnya kasus virus H1N1 yang virusnya di ambil dari Indonesia tetapi dipatenkan oleh negara lain bahkan diperjual belikan. Diakhir sosialisasi, Kemenko Perekonomian menghimbau agar kita mengembangkan wirausaha kreatif  yang dimulai dengan mengidentifikasi produk Hak Kekayaan Intelektual untuk dipatenkan, diproduksi dan dipromosikan dengan memanfaatkan berbagai event international yang memang Indonesia terkenal unggul. Selain usaha tersebut diatas dihimbau untuk menggunakan produksi dalam negeri yang  sesuai standar (SNI), karena ini berarti telah turut mengembangkan perekonomian Indonesia. Semoga upaya pemerintah ini belumlah terlalu terlambat, sehingga pemerintah kita tidak seperti kata pepatah yang mengatakan “selesai menabuh baru menari”. ▄ (Andewi - Setditjen)