Loading...

Percepatan Penyerapan Anggaran Satker


membaca03 Penyerapan anggaran merupakan masalah klasik yang telah berlangsung lama. Lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun anggaran merupakan masalah yang harus menjadi perhatian oleh pihak-pihak yang terkait. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sudah menjadi pola realisasi anggaran hampir di seluruh K/L. Berdasarkan hasil monitoring penyerapan anggaran (Monev Anggaran DJA) dimana masih terdapat satker-satker yang penyerapannya dibawah target yang ditetapkan yaitu Belanja 52 (Belanja Barang) sebesar 23% Pagu, Belanja 53 (Belanja Modal) sebesar 18% Pagu dan Belanja 57 (Belanja Bantuan Sosial) sebesar 28% Pagu Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disampaikan permasalahan dan faktor-faktor apa saja yang berpotensi menghambat proses penyerapan APBN, diantaranya : 1.   Internal K/L, dapat berupa :
  • Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan
  • Lemahnya koordinasi antara Perencana dengan Pelaksana Anggaran
  • Kesalahan Bagan Akun Standar (BAS)
  • Anggaran kegiatan yang diblokir / tanda bintang karena belum lengkap data pendukung
2.   Proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dimana sikap K/L yang masih terlalu berhati-hati  dalam proses, faktor kelengkapan dokumen dan faktor kesiapan program. 3.   Adanya berbagai kebijakan / peraturan perundangan dalam proses mekanisme penyusunan revisi DIPA 4.   Permasalahan lain, seperti adanya peningkatan alokasi anggaran K/L karena proses Perubahan APBN dan tambahan pagu dari PHLN / Hibah Pemerintah menyadari penyerapan anggaran masih berjalan lambat. Untuk itu, Pemerintah menyiapkan strategi agar K/L bisa mempercepat penyerapan anggaran  Di akhir bulan Juli 2012, Pemerintah telah mengeluarkan perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dengan ditetapkannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut sangat banyak perubahan signifikan yang telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat proses penyerapan belanja barang dan belanja modal pada pemerintah pusat maupun daerah serta dapat menstimulus percepatan penyerapan belanja barang dan belanja modal. Strategi lainnya adalah penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran, penyederhanaan prosedur revisi anggaran, percepatan penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor, penyederhanaan format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk meningkatkan fleksibilitas bagi K/L dalam pelaksanaan anggaran dan integrasi database Rancangan Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA sehingga mempercepat penerbitan DIPA. Tak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan system reward and punishment untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang efektif. "Pada tahun 2013 ini, Pemerintah akan terus menyempurnakan penerapan kebijakan reward and punishment atas pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksaan belanja Pemerintah Pusat.   (Penulis dari berbagai sumber)