Loading...

Pengembangan Kab/Kota Percontohan Bidang Kesja


Pengembangan Kabupaten/Kota Percontohan Bidang Kesehatan Kerja Di Kabupaten Semarang dan Kota Cilegon oleh : Indah Restiaty

Sesuai amanah Undang Undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, Bab  XII mengenai Kesehatan Kerja, menyatakan bahwa kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja yang diselenggarakan adalah untuk mewujudkan produktifitas kerja yang optimal dan  wajib diselenggarakan di setiap tempat kerja, meliputi pekerja baik disektor formal maupun informal. Selanjutnya pemerintah wajib membina dan melaksanakan upaya kesehatan kerja dengan melibatkan lintas sektor/program serta seluruh masyarakat pekerja yang terkait yaitu pengusaha, pekerja, asosiasi pekerja dan lain-lain.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia yang sangat besar yakni dari 113,89 juta penduduk, 93% dari jumlah tersebut  atau 104,87  juta jiwa adalah penduduk yang bekerja dan 69% diantaranya bekerja di sektor informal dan 31% di sektor formal (BPS 2009).

Pekerja memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena jumlahnya yang sangat besar, berperan dalam tumbuh dan kembangnya pembangunan  perekonomian  negara dan  merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga bila pekerja sehat dan produktif, ekonomi keluarga meningkat dan berdampak pada ekonomi pembangunan daerah dan  bangsa serta angka kemiskinan dapat diturunkan yang secara otomatis dapat menurunkan angka kematian ibu  dan angka kematian bayi serta meningkatkan status gizi.

Melihat  besarnya angkatan kerja tersebut dan besarnya peranan pekerja, sudah selayaknya bila pekerja mendapat perhatian yang memadai dari kita semua.  Kenyataan yang terjadi saat ini adalah pekerja belum memperoleh pelayanan kesehatan yang  sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai gambaran baru 20% pekerja formal dan 1% pekerja informal dilindungi dengan pembiayaan kesehatan (Depkes, 2006). Selain itu jumlah kecelakaan kerja terus meningkat.  PT. Jamosostek mencatat bahwa pada tahun 2004, jumlah kecelakaan kerja mencapai 95.418 kasus  dan meningkat  pada tahun 2006 menjadi 99.023 kasus  dengan jumlah klaim asuransi yang harus dibayar mencapai  ± Rp. 225 milyar. Ini hanya kecelakaan kerja saja yang terdaftar, sedangkan Penyakit  Akibat  Kerja(PAK)  belum banyak di data baik di tingkat klinik, Puskesmas, maupun Rumah Sakit.

Selain permasalahan tersebut di atas, pekerja Indonesia  saat ini masih mempunyai “triple burden”, yakni Pertama: terancam kemungkinan menderita Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja, Kedua: Penyakit infeksi dan penyakit menular pada pekerja juga memerlukan perhatian, selain itu telah ditemukan berbagai penyakit  baru dan adanya kecenderungan peningkatan kembali berbagai penyakit yang selama ini sudah berhasil dikendalikan (reemerging diseases) contohnya Tuberculosis (TBC). Ketiga: Sementara itu telah terjadi peningkatan penyakit-penyakit  tidak menular seperti penyakit karena perilaku tidak sehat serta penyakit degeneratif. Keadaan ini diperberat dengan kemajuan transportasi dan komunikasi yang cepat, dimana telah membuat penyakit dapat berpindah dari satu daerah bahkan dari satu negara ke negara lain tanpa mengenal batas wilayah administrasi dalam waktu yang relatif cepat.

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai direktorat yang bertanggung jawab atas kesehatan kerja, telah memfasilitasi Pembentukan Kabupaten/Kota Percontohan Bidang Kesehatan Kerja di 2 daerah kabupaten/kota yakni di Kabupaten Semarang dan Kota Cilegon. Kegiatan yang telah di mulai sejak tahun 2009 dan direncana akan berakhir pada tahun 2014 dengan wujud terbentuknya Kabupaten Semarang dan Kota Cilegon sebagai kabupaten/kota percontohan bidang kesehatan kerja di Indonesia.

Sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya Kabupaten/Kota percontohan, maka pada awal tahun 2011 ini telah ditetapkan kegiatan unggulan upaya kesehatan kerja dengan menetapkan instansi/lembaga percontohan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan kesehatan kerja, seperti di sektor formal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), fasilitas kesehatan rumah sakit, Puskesmas dan perusahaan serta di sektor informal oleh Pos UKK.

Menindaklanjuti hal tersebut Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan pertemuaan koordinasi di 2 daerah percontohan untuk menfasilitasi ditetapkannya instansi percontohan dalam pelaksanaan kegiatan unggulan kesehatan kerja. Dari hasil pertemuaan kordinasi tersebut ditetapkan kegiatan unggulan masing-masing daerah, sebagai berilkut:

No Unit/instansi Percontohan Kabupaten Semarang Kata Cilegon
1. (SKPD)
  1. Kantor Pemda
  2. Dinas Kesehatan
  3. Bappeda
  4. Inspektorat
  5. Kemenag
    1. Dinas Tenaga Kerja
    2. Dinas Kesehatan
    3. Bappeda
2. Perusahaan
  1. PT. Apac Inti Corpora
  2. PT. Jamu Sidomuncul
  3. PT. Ungaran Sari Garment
  4. PT. Nesia Pan Pasific
  5. PT. Startlight
    1. PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia
    2. PT. Asahimas Chemical
    3. PT. Jawamanis Rafinasi
    4. PT. Vopak
3. Fasilitas Kesehatan 1.  RSUD Ungaran2.  Rumah Sakit Ken Saras Semarang
  1. RSUD Kota Cilegon
  2. RS. Krakatau Medika Cilegon
4. Puskesmas
  1. Bergas
  2. Pringapus
  3. Bawen
  4. Tengaran
  5. Duren
  6. Cibeber
  7. Cilegon
  8. Ciwandan
  9. Pulomerak
5 Sektor Informal
  1. Pos UKK di Desa Bawen
  2. Pos UKK di Desa Tengaran
  3. Pos UKK di Desa Sumowono
  4. Pos UKK di Desa Wonoyoso
  1. Pos UKK ”Pahlawan Cakar Bumi” Kecematan Cilegon
  2. Pos UKK ”Makmur” Kecamatan Grogol
  3. Pos UKK ”Pasukan Kuning” Kecamatan Jombang
  4. Pos UKK ”Bahari Kaltek” Kecamatan Pulomerak

Unit/instansi unggulan pada 2 daerah percontohan telah ditetapkan, selanjutnya rencana aksi dari masing-masing instansi/lembaga yang telah ditetapkan sebagai percontohan tersebut dijabarkan dalam langkah-langkah kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2011.

Disadari bahwa program kesehatan kerja bukan segala-galanya, namun kita semua perlu  menyadari, bila program tersebut diterapkan dengan baik, angka absensi pada pekerja dapat berkurang, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan, ekonomi keluarga meningkat,  serta  kemiskinan berkurang dan meningkatkan umur harapan hidup, berdaya ungkit pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta pemenuhan gizi keluarga.

Peranan kesehatan kerja dalam mendukung MDGs sangat besar namun perlu   disadari pula bahwa permasalahan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kita semua bersama-sama pemerintah mengambil peran nyata dalam pelaksanaan kesehatan kerja.

Sekian……