Loading...

Seminar Nasional Percepatan Implementasi Kesja


[caption id="attachment_9091" align="alignleft" width="199"]Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Bapak Dirjen Bina Gizi & KIA dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, memberikan kata sambutan, arahan dan membuka secara resmi kegiatan seminar nasional, munas dan pra-munas.[/caption]

Upaya Kesehatan Kerja, sesuai dengan Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Bab XII, ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Dalam konteks ini maka SDM Kesehatan Kerja memegang peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan program kesehatan kerja di Indonesia. Tentu saja yang diperlukan adalah SDM Kesehatan Kerja yang secara kuantitas tercukupi dan secara kualitas dapat dipercaya untuk mempercepat implementasi program kesehatan kerja.

Baru-baru ini dalam lingkup tenaga kesehatan kerja yang bekerja di pemerintahan, telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya. Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja, seperti tercantum dalam Permen PAN dan RB tersebut diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja, meliputi; persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja. Hal ini didasari perlunya penanganan upaya kesehatan kerja secara khusus dan memperhatikan kondisi saat ini dan kedepan dalam upaya pengembangan karir, kepangkatan dan jabatan serta termasuk peningkatan profesionalismenya bagi tenaga kesehatan dan untuk mendorong semakin baiknya pelaksanaan upaya kesehatan kerja bagi pekerja.

Untuk tenaga kesehatan kerja yang bekerja di non pemerintahan, tentu saja berperan penting pula dalam rangka mempercepat implementasi upaya kesehatan kerja di lingkup kerjanya masing-masing. Suatu hal yang pasti adalah berhasilnya pelaksanaan program kesehatan kerja, sudah barang tentu adanya dukungan dan peran serta aktif dari tenaga kesehatan kerja baik yang bekerja di pemerintahan maupun yang bekerja di swasta/perusahaan/ industri, dan tempat kerja lainnya.

Satu hal lagi yang penting adalah perlunya tenaga kesehatan kerja yang dimaksud untuk membentuk organisasi profesi kesehatan kerja, yang diharapkan dapat :

  1. Mendorong peningkatan kualitas keilmuan akademisi dan praktisi di bidang kesehatan kerja;
  2. Menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan ilmiah di bidang kesehatan kerja;
  3. Menjalin kerjasama yang erat dan saling menguntungkan antara teoritisi dan praktisi di bidang kesehatan kerja;
  4. Mendorong pemahaman dan peningkatan serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan teori dan praktik di bidang kesehatan kerja;
  5. Memberikan masukan secara kritis dan objektif terhadap penyusunan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan kerja.

Atas dasar tersebut di atas, oleh Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan, didukung oleh Perguruan Tinggi, RS, Puskesmas, perusahaan, para pembicara dan moderator dll, telah diselenggarakan seminar nasional, munas dan pramunas yang bertemakan : “PERCEPATAN IMPLEMENTASI KESEHATAN KERJA MELALUI PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN KERJA”. Acara dibuka secara resmi oleh Dirjen Bina Gizi dan KIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kegiatan berlangsung mulai tanggal 27-29 November 2013 bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta, yang dihadiri oleh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, Lintas Program Kementerian Kesehatan, Lintas Sektor Terkait, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Perusahaan/Industri, dan Organisasi Profesi yang terkait dengan Kesehatan Kerja.

Sebelum Munas I Perhimpunan Profesional Manajemen Kesehatan Kerja Indonesia (PPMKKI) dan Pra-Munas Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja (Perkesja) Indonesia, yang mengagendakan pembentukan pengurus inti organisasi dan pengesahan AD/ART organisasi, maka diadakan terlebih dahulu Seminar Nasional sekaligus sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja serta perawat kesehatan kerja. Seminar nasional ini dibagi ke dalam 3 panel, yang menghadirkan 11 orang pembicara yang dikenal memiliki reputasi yang sangat baik di bidangnya. Panel ke-1 membahas materi tentang Kebijakan tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; Proyeksi dan Perencanaan SDM Kesehatan Kerja dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan di Indonesia; dan Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Untuk Panel ke-2 membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan   Peran dan Fungsi Perawat Kesehatan Kerja dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Prospek dan Tantangan Ahli Kesehatan Kerja di Indonesia; Peran Ahli Kesehatan Kerja Indonesia dalam Mensukseskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan Peran dan Fungsi Ahli Kesehatan Kerja dalam Pembangunan Kesehatan. Pada panel ke-3 lebih kepada pengalaman Ahli Kesehatan Kerja dalam Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja, yakni di industri, Rumah Sakit dan Puskesmas.

[caption id="attachment_9092" align="alignright" width="300"]pembicara seminar nasional Salah seorang pembicara seminar nasional menyampaikan materi yang berkaitan dengan peran dan fungsi ahli kesehatan kerja dalam pembangunan kesehatan.[/caption]

Selanjutnya setelah selesai seminar nasional, acara dilanjutkan dengan Munas I Perhimpunan Profesional Manajemen Kesehatan Kerja Indonesia (PPMKKI) dan Pra-Munas Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja (Perkesja) Indonesia. Dalam Munas I Perhimpunan Profesional Manajemen Kesehatan Kerja Indonesia (PPMKKI) telah dihasilkan dan disahkan AD/ART Organisasi dan Pengurus Inti Organisasi terpilih yakni sebagai Ketua Umum Dr. Robiana Modjo, SKM, M.Kes, Sekretaris Umum Agung Surya Irawan, SKM, M.KKK dan Bendahara Sri Haryani, SKM, M.KKK.

Diharapkan dengan terbentuknya organisasi ini, dalam pelaksanaan tugasnya sudah seharusnya mempunyai identitas yang jelas didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan etika profesi di bidang kesehatan kerja. Selain itu diharapkan organisasi ini dapat memberikan dukungan terhadap percepatan implementasi upaya kesehatan kerja, dalam rangka mewujudkan masyarakat pekerja yang memiliki derajat kesehatan dan produktivitas yang tinggi serta berperan penting di dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan kerja secara terus menerus.

(Sumber : Ben Fauzi Ramadhan, SKM & Rosidi Roslan, SIP, SKM, MPH)