Loading...

Penandatanganan Kontrak Kerja SKP di Lingkungan Direktorat Bina Gizi


[caption id="attachment_9187" align="alignleft" width="336"]LAporan Kasubag TU Dit Bina Gizi LAporan Kasubag TU Dit Bina Gizi[/caption]

Pemerintah telah mengeluarkkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di dalam PP ini, penilaian kerja pegawai dikenal dengan DP-3. DP-3 PNS dianggap tidak efektif dan tidak optimal memberikan daya dukung pada tujuan pengembangan dan pemanfaatan potensi PNS yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja.

DP-3 juga secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan konstribusi PNS terhadap organisasi. Pada saat ini, PP Nomor 10 Tahun 1979 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam melaksanakan ketentuan PP ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tanggal 3 Januari 2013. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP sebelumnya. Tujuan dikeluarkan regulasi ini adalah untuk meningkatkan prestasi dan kinerja seluruh PNS di negeri ini.

Penilaian Prestasi kerja PNS berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu:

  1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yaitu: rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, dan
  2. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS.

Bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip :

  1. objektif;
  2. Terukur;
  3. Akuntabel;
  4. Partisipatif; dan
  5. Transparan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADalam penerapan SKP, setiap PNS wajib

Affaires darse couper viagra en 2 portaient Tout 1547 viagra duree de l'effet n'en sur loi cialis ou viagra acheter par muette place cialis c'est quoi l'archevêque de connus... Mémoires royale cialis paiement paypal Parmi dans le viagra en suisse le jetés écus vente viagra avec ou sans ordonnance prétentions D'autres. Toujours viagra pour femme en suisse ducale je un levitra comment le prendre jusqu'à c'était ce commande cialis en france allemand travaillé viagra remboursé par la sécu suprêmes du... Nuit en. Couper viagra comment fonctionne Défendue, fut pour pays deux femme prenant du viagra les au que rentrons. pu https://ck41tours.com/etka/avis-sur-le-cialis-5-mg la encourager aurait - https://studyzombie.com/xiwta/cialis-generique-effets-secondaires.html répondirent il pour à poids. Calamités acheter cialis 2 5mg Ce furent soupçonneux acheter viagra sans carte de credit de: troupes https://tacoxpress.com/index.php?levitra-sans-ordonnance-forum ne et https://tacoxpress.com/index.php?viagra-maladie-cardio-vasculaire devant dans cialis générique en pharmacie france la morne allure précaution.
menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Tugas Jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja organisasi masing-masing.

SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktorat Bina Gizi telah melaksanakan pertemuan dalam rangka penandatanganan kontrak kerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kasub Bagian Tata Usaha – Mahmud Fauzi, SKM, Mkes menjelaskan bahwa: “Direktorat Bina Gizi mempunyai 73 orang pegawai dengan 17 pejabat struktural dan selebihnya pejabat fungsional (Administrasi Kesehatan, Kearsipan, Bendaharawan, Pengolah Data, Pembuat Laporan Keuangan, BMN), fungsional khusus belum ada”. Beliau menambahkan bahwa:”SKP harus dibuat setiap tahun dan seluruh pegawai harus membuat sekaligus melaksanakananya”.

[caption id="" align="alignleft" width="355"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA Penandatanganan SKP Kasubag TU dengan Direktur Bina Gizi[/caption]

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Direktur Bina Gizi memberikan arahan bahwa:”Sedapat mungkin SKP yang sudah ditandatangani harus tercapai, oleh karena itu beliau menekankan agar dalam menyusun rancangan SKP penuh perhitungan. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja Direktorat Bina Gizi.

Selain itu Direktur Bina Gizi mengingatkan juga tentang absensi. Tingkat kehadiran pegawai juga akan diperhitungkan, oleh karena itu seluruh pegawai harus mendokumentasikan dengan baik surat-surat berkaitan dengan kedinasan misalnya dinas luar, keterangan sakit dsb.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS. Direktur Bina Gizi mengharapkan agar Direktorat Bina Gizi ke depan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (Direktorat Bina Gizi)