Loading...

Sosialisasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kepada Seluruh Dinkes Se Indonesia



Jakarta - Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer. Integrasi pelayanan kesehatan akan terlihat mulai dari pelayanan di Puskesmas sampai ke pelayanan di tingkat desa. Untuk itu Ditjen Kesmas menyelenggarakan sosialisasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dengan Kepala Dinas Kesehatan dari 34 Propinsi secara daring (5/7).

Hal ini bertujuan untuk menyamakan kebijakan integrasi pelayanan primer yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup (people centred) dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan. 

Integrasi pelayanan kesehatan primer ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.

Transformasi layanan kesehatan primer harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar, dengan fokus kepada promotif dan preventif. Transformasi dimulai dari Puskesmas, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga nantinya harus melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Saat ini Integrasi pelayanan kesehatan primer akan diterapkan terlebih dahulu di lokasi uji coba yaitu 9 provinsi yang mewakili empat karakteristik wilayah di Indonesia yaitu perkotaan, perdesaan, terpencil dan sangat terpencil.

9 provinsi tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

Dirjen Kesmas dr. Maria Endang Sumiwi, MPH berharap adanya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu : (1) menjadikan integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu bagian dari transformasi layanan kesehatan primer sebagai prioritas pembangunan kesehatan pemerintah provinsi, (2) mengeluarkan peraturan/ kebijakan terkait pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer, (3) menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer, (4) memasukan program integrasi layanan kesehatan primer dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai tahun 2023, (5) setiap OPD provinsi yang terkait menyusun perencanaan dan penganggaran guna mendukung integrasi pelayanan kesehatan primer sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi tingkat provinsi:    

  • Membentuk Tim Koordinasi di dinas kesehata provinsi untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi layanan kesehatan primer pada saat uji coba maupun tahap replikasi secara nasional
  • Memperkuat koordinasi antar lintas sektor (OPD) di tingkat provinsi
  • Melakukan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer kepada pemangku kepentingan terkait
  • Bersama Pusat melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer