Jakarta – seiring dengan kebutuhan untuk penajaman serta penguatan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Maka, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan perlu dilaksanakan.

Oleh karenanya, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam surat nomor B/113/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Yang di dalamnya mengatur tentang perubahan  Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas). Di mana dalam Permenkes tersebut SOTK Ditjen Kesmas tertuang dalam Bab IV pasal 42 hingga pasal 69 yang terdiri dari delapan bagian.

Menurut Bab IV tersebut Ditjen Kesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat.

Dan Ditjen Kesmas memiliki susunan organisasi terbaru yang terdiri dari 6 unit kerja. Diantaranya, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan 4 lainnya adalah unit baru, yaitu Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

Dengan organisasi baru, Kementerian Kesehatan akan berfokus pada upaya promotif dan preventif. Khususnya transformasi pada layanan primer yang tujuannya adalah upaya untuk menciptakan orang yang sehat dengan menggerakan langkah-langkah preventif.

Saat ini upaya tersebut akan meliputi pemberian edukasi pada penduduk, melakukan pencegahan primer dan pencegahan sekunder dengan upaya gencar melaksanakan pemeriksaan Kesehatan, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas layanan primer dengan mendekatkan layanan primer kepada masyarakat.

Permenkes ini juga menegaskan, bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(Erl)