Loading...

Upaya Intervensi Spesifik Kementerian Kesehatan untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen Tahun 2024


Menjawab tugas dari Presiden kepada Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Dengan angka stunting pada 2021 sebesar 24,4 persen, maka untuk mencapai target tersebut diperlukan penurunan 2,7 persen pada setiap tahunnya. Ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) mengenai strategi percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Selasa (11/01) secara daring.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif, intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada Ibu sebelum dan pada masa kehamilan, yang umumnya (dilakukan) di sektor kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor.

Menurut Budi, “untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik dan 70 persen bergantung kepada intervensi sensitif.”

Kementerian Kesehatan akan membantu BKKBN dalam upaya yang 30 persen tersebut yaitu berupa intervensi spesifik. Sedangkan BKKBN adalah sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional yang akan mengkoordinasikan semua upaya intervensi tersebut dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Menteri Kesehatan memaparkan, pihaknya melakukan 3 intervensi spesifik sebelum kelahiran.

Pertama, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil serta peningkatan asupan gizi. Dalam bentuk melakukan perubahan atas Permenkes yang tadinya hanya memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi mengkonsumsi.

Kedua meningkatkan pelaksanaan konsultasi ibu hamil dari empat kali menjadi enam kali. “konsultasi harus dengan dokter, agar jika ada perkembangan yang kurang bagus dari kehamilannya yang dapat menyebabkan stunting, dokter bisa (segera) tahu dan (cepat) melakukan intervensi medis,” ujar Budi.

Ketiga, memantau perkembangan janin selama kehamilan. Kemenkes akan melengkapi seluruh puskesmas dengan peralatan USG. Saat ini ada sekitar 2.000 puskesmas yang memiliki USG.

“USG itu dibutuhkan untuk melihat apakah perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya, apakah perkembangan plasentanya juga baik, sehingga jika ada kemungkinan dia kekurangan gizi karena perkembangan yang tidak baik dilihat oleh dokter pada saat ANC dengan USG kami bisa melakukan intervensi sebelum lahir,” terangnya.

Selanjutnya intervensi setelah kelahiran, Menkes menyampaikan pihaknya akan mendorong ASI eksklusif. Kemenkes juga akan meningkatkan edukasi mengenai kecukupan gizi untuk makanan pendamping ASI (MP-ASI) terutama protein hewani.

“Intervensinya kita untuk anak-anak yang ASI-nya sudah selesai dan harus dikasih makanan tambahan itu kita usahakan dikasih satu telur setiap hari dan susu yang nanti dananya kita bisa ambil dari Dana Desa atau dari dana khusus,” ujarnya.

Selain itu, Kemenkes juga akan memantau perkembangan dan pertumbuhan balita. Budi menyampaikan bahwa pihaknya akan melengkapi alat pengukur berat dan pengukur tinggi balita di seluruh desa, dengan dibuat sistem digital sehingga pelaporannya tidak manual lagi.

“Kalau diukur beratnya kurang dari standar (weight faltering), maka harus dirujuk ke puskesmas. Kalau tingginya kurang (stunted), dikirimnya ke rumah sakit,” terangnya.

Bayi dengan gizi kurang akan mendapatkan tambahan asupan gizi sementara bayi gizi buruk akan mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk.

Bayi dengan gizi kurang akan mendapatkan tambahan asupan gizi sementara bayi gizi buruk akan mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk.

“Kalau dia sudah stunted, ini kan lebih parah, itu tata laksana gizinya harus lebih baik di rumah sakit. Ada namanya PKMK (Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus) makanan khusus, itu kita masukkan juga ke paket BPJS agar bayi-bayi yang stunted ini atau tinggi badannya kurang bisa diarahkan di rumah sakit, jadi rujukan dan treatment-nya,” terang Menkes.

Intervensi spesifik setelah kelahiran lainnya adalah pelaksanaan imunisasi dasar lengkap.

“Kita akan memastikan imunisasi dasar lengkap ini naik lagi karena kemarin agak turun. Kita akan pastikan naik dan kita akan integrasikan dengan sistem vaksinasi COVID-19, jadi monitoring-nya jauh lebih berbasis teknologi dan real time,” tandasnya.

Budi menyampaikan, pihaknya akan menambahkan dua vaksinasi dasar yaitu vaksin Rotavirus dan Vaksin PCV untuk melindungi bayi dari infeksi di 1.000 hari pertama.

“Vaksinasi untuk pneumonia dan juga diare, Rotavirus dan PCV. Dengan demikian diharapkan selama dua tahun pertama masa kritisnya atau 1.000 hari kehidupan, dia tidak kena sakit sehingga gizinya masuk semua bisa langsung dipakai buat pertumbuhan, bukan untuk melawan penyakitnya,” pungkasnya. (Erl)