Loading...

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2019


Jakarta,  30 Januari 2020 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyusun laporan kinerja (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat yang dinilai melalui beberapa indikator pembangunan kesehatan, diantaranya meningkatnya status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat melalui penurunan Angka Kematian Ibu (Target 306/100.000 KH), Angka Kematian Bayi (Target 24/1000 KH) dan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (Target 28,8%). Terkait AKI dan AKB, dilakukan pengukuran dengan indikator proksi, antara lain Persalinan di fasilitas kesehatan (PF), Kunjungan Antenatal (K4) dan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) yang juga dijabarkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Berdasarkan data, AKI mencapai 305/100.000 KH (SUPAS 2015), AKB mencapai 24/1000 KH (SDKI 2017) dan prevalensi stunting sebesar 30,5% (Riskesdas 2018). Hal ini menunjukkan kemajuan dari segi penurunan AKI, AKB maupun prevalensi stunting, namun demikian aspek sustainabilitas dari capaian tersebut sangat perlu diperhatikan, mengingat indikator pembangunan kesehatan bersifat outcome yang hanya dapat diperoleh melalui riset, survei dan penelitian lainnya. Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari unit eselon II dan UPT di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat tahun 2019. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Menteri Kesehatan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. 

 

Unduh disini LAKIP Ditjen Kesmas Tahun 2019