[caption id="attachment_8877" align="alignleft" width="298"] Menkes didampingi pejabat eselon I, Direktur Bina Kesehatan Ibu, Direktur PPML, dan Kadinkes Jawa Barat secara resmi meluncurkan RAN PP AKI, RAN PPIA, dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu[/caption] Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% pada tahun 2002 menjadi 96% pada tahun 2012, persentase ibu yang bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan juga meningkat dari 66% pada tahun 2002 menjadi 83% pada tahun 2012. Sementara itu persentase ibu yang bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun masih tergolong belum memenuhi harapan, namun juga telah meningkat dari 40% pada tahun 2002 menjadi 63% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dari tahun ke tahun semakin membaik. Demikian ditegaskan oleh Menteri Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH dalam pembukaan kegiatan Peluncuran  Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan AKI tahun 2013-2015 (RAN PP AKI), Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak Tahun 2013-2017 (RAN PPIA), dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu. Peluncuran ketiga dokumen tersebut juga sekaligus merupakan pembukaan kegiatan Seminar Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia. [caption id="attachment_8879" align="alignright" width="300"] Menkes memberikan sambutan dan arahan kepada para peserta[/caption] Lebih lanjut Menteri Kesehatan menegaskan bahwa upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif. Upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir, namun harus juga ditarik ke hulu, dengan memastikan setiap anak dan remaja dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Dengan demikian kelak mereka akan siap menjadi orang tua yang siap menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas secara sehat dan melahirkan generasi yang berkualitas. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya mencegah terjadinya pernikahan anak, yaitu pernikahan usia 18 tahun atau kurang, mengingat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan batasan usia anak adalah hingga umur 18 tahun. Jika berpegang pada UU Perlindungan Anak, lanjut Menteri Kesehatan, menikahkan anak (18 tahun atau kurang) adalah tindakan melawan hukum. Menteri Kesehatan juga menekankan pentingnya keterlibatan kaum pria dalam turut menjaga kesehatan ibu dan anak. Para suami harus berperilaku secara bertanggung jawab agar terhindar dari berbagai penyakit yang dapat ia tularkan kepada istri dan anaknya. Setelah memberikan sambutan dan arahan, Menteri Kesehatan didampingi para pejabat eselon I Kementerian Kesehatan, Direktur Bina Kesehatan Ibu dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menekan bel yang secara resmi menandakan diluncurkannya RAN PP AKI, RAN PPIA, dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu. [caption id="attachment_8882" align="alignleft" width="300"] Menkes didampingi Dirjen BUK/Plt. Dirjen GIKIA, Dirjen PPPL, dan Direktur Bina Kesehatan Ibu berkenan mengunjungi pameran[/caption] Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan keynote speech oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K). Dalam paparannya, Dirjen BUK menekankan pentingnya pembenahan manajemen pelayanan kesehatan primer dalam upaya menurunkan AKI dan AKB. Pembenahan pelayanan kesehatan primer menjadi sangat penting karena merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di Indonesia. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan dan seluruh program kesehatan, mengurangi jumlah pasien yang dirujuk, dan mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Hal itu dikarenakan titik berat pelayanan kesehatan primer adalah upaya promotif dan preventif yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan yang ada. Selanjutnya, dr. Long Chhun dari WHO Indonesia juga memberikan sambutan. Dalam sambutannya, WHO mengapresiasi berbagai program yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan RI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. WHO terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan program-program kesehatan yang telah dilakukan. WHO menyampaikan pentingnya kerja sama (partnership) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. WHO memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Kajian Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, dimana hasil dan rekomendasi dari kegiatan kajian tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan. Bersama Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan dengan dukungan WHO, Kementerian Kesehatan telah menyusun Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Buku Saku ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh Indonesia sebagai standar pelayanan medik dalam pelayanan kesehatan ibu bagi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. [caption id="attachment_8884" align="alignright" width="300"] Dr. Long Chhun (WHO) dan Dr. Mean Chhi Vun (Cambodia) berbagi pengalaman dalam panel sesi 1 yang dimoderatori SAM Prof. Dr. Agus Purwadianto, SpF(K)[/caption] Dalam panel paparan berikutnya, dr. Mean Chhi Vun, MPH, dari Kementerian Kesehatan Kerajaan Kamboja berbagi pengalaman dalam program pengendalian HIV-AIDS di Kamboja yang telah secara signifikan menurunkan jumlah kasus baru HIV di Kamboja. Koordinator Pelaksanaan MDGs Bidang Kesehatan Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS melanjutkan sesi paparan dengan Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA. Dr. Slamet menekankan pentingnya setiap provinsi dan kabupaten/kota menyusun pemetaan permasalahan KIA di wilayah masing-masing, dilanjutkan dengan penetapan daerah-daerah fokus prioritas yang berdaya ungkit tinggi bila diintervensi. Metode tersebut diyakini akan dapat mengakselerasi upaya penurunan AKI di Indonesia. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang diwakili Kabag TU Indra Rizon, SKM melanjutkan sesi paparan dengan Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dalam Era JKN. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir nantinya akan termasuk dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional yang akan secara bertahap mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dengan berlakunya JKN pada 1 Januari 2014, tidak ada lagi program Jampersal pada masyarakat yang tidak masuk dalam JKN (PBI dan non PBI). Bagi masyarakat termasuk dalam PBI akan mendapat manfaat seluruh pelayanan kesehatan yang dijamin dalam JKN, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Bagi mereka yang pernah mendapat manfaat Jampersal dan kini tidak termasuk dalam data PBI akan dimotivasi untuk ikut menjadi peserta JKN, dengan berkontribusi membayar iuran (tergantung status pekerjaan formal/informal). [caption id="attachment_8886" align="alignleft" width="300"] Koordinator MDGs Kesehatan, PPJK, Ketua POGI, dan Kadinkes Jawa Barat menyajikan paparan pada sesi 2 yang dimoderatori SAM Dr. Bambang Sardjono, MPH[/caption] Paparan dilanjutkan dengan penyajian oleh Ketua Umum PB POGI dr. Nurdadi Saleh, SpOG. Ketua POGI menyampaikan berbagai upaya POGI dalam mendukung Pemerintah guna menurunkan kematian ibu. Upaya tersebut di antanya dukungan distribusi dokter SpOG ke kabupaten/kota yang belum memiliki SpOG  (memiliki RS tipe D) dengan berbasis daerah binaan pusat  pendidikan Obgin serta pelaksanaan Program Pelatihan IN-ALARM (Indonesian Advance Labor And Risk Management) yang wajib diikuti setiap dokter SpOG setiap 5 tahun. POGI juga menerbitkan berbagai Panduan Pelayanan Obstetri yang menjadi standar pelayanan bagi dokter SpOG. Dalam kaitan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, POGI berperan sebagai konsultan (misal melalui HOGSI) dan sebagai badan pelaksana pelatihan di bidang obstetri oleh JNPK (misal pelatihan PONED dan PONEK). POGI juga mendorong Kemenkes menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penempatan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 26 Ayat 1, Pemerintah diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Menutup rangkaian paparan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes., M.Si., MH.Kes menyampaikan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu di Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemetaan permasalahan kesehatan ibu di Provinsi Jawa Barat. Dengan dasar pemetaan tersebut, Dinas Kesehatan kemudian menetapkan daerah prioritas intervensi, menetapkan fokus penyebab masalah yang akan diintervensi di setiap daerah, memetakan input (sarana dan prasarana, SDM), menetapkan strategi dan langkah-langkah intervensi, menetapkan target jangka pendek, menengah dan panjang, serta mengembangkan dan memilih “Local Spesific Activities” di kabupaten intervensi. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut mulai dapat dirasakan manfaatnya. Jumlah kematian ibu yang disebabkan perdarahan dan eklampsia pada tahun 2012 telah menurun 60-66% dari tahun sebelumnya. Selain itu kualitas  fasilitasi program untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih fokus, intensif dan terstruktur/berjenjang, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih terarah, dan kapasitas SDM secara berjenjang semakin meningkat. (wisnu, ditkesibu)