Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pertemuan perencanaan pembangunan layanan kesehatan dengan tema “Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Sampai Tingkat Desa Tahun 2025-2027” di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (28/2/2024). Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari kegiatan peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer pada Agustus 2023 lalu.

Sebagai kelanjutan dari peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat nasional, pertemuan ini membahas perencanaan pembangunan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa untuk periode 2025-2027. Selain itu, tahun 2024 ini akan diikuti dengan peluncuran integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat kabupaten/kota.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan, pelayanan kesehatan primer menjadi layanan yang paling dekat di masyarakat, dengan fokus menjaga orang tetap sehat daripada mengobati orang sakit.

“Menjaga tetap sehat itu bukan sifatnya kuratif tapi promotif, itu sebabnya kenapa dikumpulin karena sejak jamannya orde baru berhenti kita lupa ngurusin gimana caranya hidup sehat, kita lebih banyak ngurusin gimana caranya ngobatin orang sakit,” kata Menkes Budi.

Menkes melanjutkan, dengan kesehatan yang terjaga, masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif. Apalagi, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030. Pada tahun itu, penduduk Indonesia didominasi usia produktif sehingga menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Menkes Budi menyampaikan kekhawatiran bahwa kesehatan yang buruk, seperti stunting, dapat menghambat perkembangan otak dan mengurangi produktivitas. “Kalau dia nggak sehat sejak bayi, stunting, nggak mungkin dia bisa pintar, perkembangan otaknya kurang karena dia stunting. Bolehlah kalau dia pintar tapi kena stroke sehingga dia tergeletak di rumah yah nggak mungkin dia bisa kerja dan produktif,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi menambahkan, upaya menjadikan masyarakat Indonesia tetap sehat merupakan ide besar para pendahulu-pendahulu yang luar biasa. Karena itu, program revitalisasi akan melibatkan pembangunan 300 ribu posyandu di tingkat dusun, 85 ribu puskesmas pembantu (pustu) yang gabungan dari poskesdes dan pustu, serta revitalisasi 10 ribu puskesmas di kecamatan/kelurahan.

Revitalisasi ini dimulai dengan memberikan perhatian kepada kader, bidan, perawat, alat-alat kesehatan, alat lab puskesmas, dan gedung-gedung puskesmas. Menkes Budi juga menyatakan bahwa anggaran rumah sakit akan dialihkan ke puskesmas dan posyandu.

Revitalisasi ini sekaligus menjalankan program kesehatan yang melibatkan semua siklus hidup dari balita hingga lansia untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas dan posyandu, dengan perlengkapan layanan, skrining, imunisasi, dan edukasi, serta transformasi menuju pelayanan yang lebih digital untuk keterjangkauan, sederhana, dan efisien.

“Semua alat kesehatan harus dilengkapi mulai dari layanan, skrining, imunisasi, dan edukasi serta seluruh pelayanan menjadi digitalisasi agar pelayanan lebih murah, sederhana dan lebih cepat,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi menekankan bahwa kontribusi dan peran pemerintah pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota, hingga desa sangat penting untuk membangun sistem kesehatan yang berfokus pada menjaga kesehatan.

Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong transformasi pelayanan kesehatan primer sebagai momentum untuk memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan di Indonesia, dengan dukungan yang efektif terhadap SPM bidang kesehatan.

Sebanyak 1.700 peserta hadir dalam pertemuan tersebut, terdiri atas 38 Kepala Dinas Provinsi, 514 Kepala Bappeda, dan 514 Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid